Menag : Pemerintah Tidak Boleh Memaksa Soal Penetapan Awal Ramadhan

"Indonesia bukan negara agama seperti Arab Saudi. Jadi Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya soal Penetapan Awal Ramadhan " hal tersebut disampaikan Menteri Agama dalam keterangan pers

Seperti kita ketahui tahun - tahun sebelumnya Sidang Isbat seolah menjadi ajang "festivalisasi" beberapa pihak yang kemudian mempolitisir sidang isbat untuk hal diluar konteks penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Hal ini tidak ditampik oleh Lukman Hakim Syaifudin " "Tidak perlu disiarkan langsung. Malah lama. Kalau disiarkan langsung nanti malah ada yang merasa bisa masuk televisi, jadi nanya saja walaupun pertanyaannya tidak bermutu," ujar dia.

Menteri Agama pun meminta semua pihak untuk menghormati hasil sidang isbat nanti. Namun tidak juga dipaksakan harus sama. Sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal selalu mengundang seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam. Selama sidang berlangsung, antar pengurus ormas Islam mengeluarkan argumentasi dalam forum. Kadang dalam forum tersebut terjadi perdebatan keras untuk menguatkan argumentasinya masing-masing.

Apa yang disampaikan Menteri Agama yang baru ini perlu kita apresiasi karena masih ada PR yang lebih urgent ketimbang memaksakan sidang istbat sebagai tirani  penguasa yang tidak mengayomi semua pihak, sehingga perlu diperhatikan kaidah fiqhiyah yang berbunyi “ tassaruf al iman a’la al ra’iyyah manutun bi al maslahah “ yang artinya : Tindakan Pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan. Sehingga perbedaan tidak disikapi dengan permusuhan tetapi dengan sikap kedewasaan dengan tasamuh dan toleran satu sama lainnya . (SP)