Ketika pasar dijadikan tolok ukur kualitas pendidikan, sekolah-sekolah berlomba-lomba memperbaiki diri. Tentu sebagai pelanggan akan diuntungkan, karena bisa jadi pendidikan menjadi lebih murah dan bermutu, seperti yang diinginkan oleh masyarakat banyak.
Tapi, bisa jadi yang akan kita lihat seperti 'pasar' itu sendiri. Mekanisme pasar yang bisa dikatakan 'kejam', akan melahirkan pelaku-pelaku yang menawarkan fasilitas atau pelayanan yang menggiurkan kebanyakan orang, atau bahkan dengan sistem 'hipnotis massal' melalui iklan-iklan yang kadang dengan misi terselubung. Para pemilik modal besar dan nama (merek) besar memiliki kesempatan lebih untuk menguasai pasar, sehingga bisa jadi para pelaku pasar mikro menjadi korbannya.
Saat ini terlihat (dengan benderang) para pemilik modal tertarik dengan 'bisnis sekolah', maka muncullah sekolah-sekolah baru yang terkesan 'wah' dengan fasilitas dan pelayanannya. Di Yogyakarta ada Al Azhar sebagai jaringan Al Azhar dari Jakarta, ada sekolah baru Budi Utama, ada sekolah Budi Mulia Dua, serta sekolah-sekolah swasta yang menampilkan diri bertaraf internasional bahkan memang cabang dari luar negeri.
Tidak bisa dipungkiri, untuk bersaing di era global perlu kapasitas manusia yang memenuhi kebutuhan pasar. Pasar menuntut pendidikan menghasilkan lulusan-lulusan yang siap digunakan. Hanya saja, apabila pendidikan itu sendiri bersistem seperti sistem pasar, maka bisa jadi akan terjadi kesenjangan yang semakin melebar. Sekolah yang bagus hanya diisi oleh orang yang mampu. Untuk itulah diperlukan campur tangan negara untuk mengaturnya.
Sayangnya, Pemerintah Indonesia tidak mampu menghentikan laju globalisasi bahkan dalam bidang pendidikan, karena mau atau tidak mau, Indonesia telah menjalin kontrak dengan negara-negara lain menjadi bagian dari pasar bebas Asia (AFTA), dan termasuk diantaranya 'bisnis pendidikan'.
Tapi, dunia belum kiamat, walau sudah mendekati. Kebijakan pemerintah bisa saja menanggulangi serbuan pasar luar negeri bidang pendidikan, asal tidak latah, dengan tidak mengadopsi sistem pasar sebagai sistem pendidikan.
Kita lihat apakah secara realita pendidikan di Indonesia menganut sistem pasar atau tidak :
Pertama, PELANGGAN ADALAH RAJA. Jika masyarakat dibebaskan untuk memilih di sekolah mana saja asal lulus seleksi, maka sistem digunakan adalah sistem pasar (atau istilahnya seleksi pasar?). Maka, ketidakadilan akan muncul : hanya anak pandailah yang mendapat sekolah yang bagus, kalau bodoh masuk sekolah yang buruk. Apakah tidak terbalik? Bukankah seharusnya anak yang bodoh disekolahkan di sekolah yang bagus? Bisakah terjadi pemerataan pendidikan jika hal ini terjadi?
Di Finlandia sebagai anggota dari pasar dunia, sekolah swasta tidak boleh menarik biaya sepeserpun, karena biaya pendidikan semua ditanggung pemerintah. Sistem pendidikan di negara tersebut menganut sistem kolaboratif, bukan kompetitif seperti di AS atau negara maju lainnya. Tidak ada siswa bodoh atau pintar, karena sistem kolaboratif memunculkan sikap saling membantu meningkatkan kompetensinya tanpa harus bersaing antar satu dengan yang lainnya. Hasilnya, Finlandia menduduki peringkat teratas dalam kemampuan sains menurut TIMSS dan PISA.
Kedua, SIAPA MENANG SIAPA KALAH. Sistem pasar memastikan adanya persaingan, dan melahirkan kesempatan untuk menang atau kalah. Sayangnya, pemerintah kita mengamini hal ini. Sekolah yang tidak diminati ditunggu kematiannya. Tidak peduli apakah pemerataan pendidikan sudah diterapkan atau belum, sekolah-sekolah "dinilai derajatnya" dan "ditentukan nasibnya", melalui ujian-ujian yang bersifat nasional.
Akhirnya, masyarakat juga berfikir pragmatis. Lembaga-lembaga bimbingan belajar laris manis. Dicarilah pula sekolah yang sudah terkenal meluluskan anak-anak bernilai ujian tinggi.
Apakah sekolah-sekolah juga ikut berfikir pragmatis? Tentu, maka diselenggarakanlah tambahan-tambahan pelajaran, diperbanyaklah latihan-latihan yang kalau bisa semirip mungkin dengan bentuk ujian nasional. Sekolah takut tutup gara-gara tak seorangpun mau mendaftarkan anaknya. Apalagi sekarang ada ancaman pemerintah bila siswa kurang dari 20 per rombel, tunjangan guru tidak cair (berlaku 2015).
Penulis mencoba meneliti 'kemauan' dari orangtua/wali anak-anak TK, ternyata cukup mengejutkan. Pada dasarnya, hanya sedikit yang berfikir pragmatis. Bisa jadi, pemikiran mereka masih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan TK yang sangat kolaboratif. Mungkin, orangtua yang pernah memiliki anak tingkat SD-lah yang terus terang memilih aspek nilai ujian yang tinggi sebagai cara memilih sekolah anak-anaknya. Hanya TK dan seleksi masuk SD yang tidak menggunakan sistem pasar, sehingga bisa jadi pemikiran para orangtua/wali ini masih bersih dari pengaruh sistem pasar.
Kebanyakan dari mereka lebih memilih sekolah yang menjadikan anaknya suka belajar, tidak peduli apakah nilai ujiannya tinggi atau tidak. Kalau dipikirkan lagi, anak yang suka belajar pasti nilai ujiannya tinggi. Tapi karena sikap pragmatisme sekolah-sekolah kita (SD, SMP, SMA), logikanya dibalik dan hasilnya buruk : nilai ujiannya tinggi tapi membenci belajar, karena 'belajar itu berat, keras, menjemukan'.
Sesungguhnya, visi pendidikan negara kita sudah bagus : belajar sepanjang hayat (Kalau visi pendidikan Muhammadiyah : manusia pembelajar). Tapi apa hendak dikata, secara praktis pemerintah (pusat dan daerah) bertindak sebaliknya, menghancurkan hobi belajar dengan berbagai target-target kepentingan mereka.
Sesungguhnya pula, pragmatisme di dunia pendidikan sudah dikritisi oleh para pakar seluruh dunia. Apa yang dilakukan sekolah dan bahkan pemerintah daerah untuk melakukan latihan ujian yang memiliki kisi-kisi yang sama, sudah dianggap sebagai tindakan yang tidak etis di dunia pendidikan.
Akhir kata, sebagai orang yang beriman tentu memiliki prinsip teguh untuk tidak melanggar hal-hal yang haram meskipun sedikit. Prinsip ini mungkin pula tepat bagi pelaku pendidikan, kalau sudah tidak etis dan terbukti merusak mental siswa, maka jangan jadikan pijakan kesuksesan karena hal itu hanya tipuan pragmatisme. Walau resikonya, menjadi korban dari sistem pasar dunia.
Bisa jadi, saat ini kita siap tetap dalam sosok idealis. Besok, ketika sudah menjadi korban, mungkin berubah menjadi sosok pragmatis, tergantung masih ada iman atau tidak.
Tapi, bisa jadi yang akan kita lihat seperti 'pasar' itu sendiri. Mekanisme pasar yang bisa dikatakan 'kejam', akan melahirkan pelaku-pelaku yang menawarkan fasilitas atau pelayanan yang menggiurkan kebanyakan orang, atau bahkan dengan sistem 'hipnotis massal' melalui iklan-iklan yang kadang dengan misi terselubung. Para pemilik modal besar dan nama (merek) besar memiliki kesempatan lebih untuk menguasai pasar, sehingga bisa jadi para pelaku pasar mikro menjadi korbannya.
Saat ini terlihat (dengan benderang) para pemilik modal tertarik dengan 'bisnis sekolah', maka muncullah sekolah-sekolah baru yang terkesan 'wah' dengan fasilitas dan pelayanannya. Di Yogyakarta ada Al Azhar sebagai jaringan Al Azhar dari Jakarta, ada sekolah baru Budi Utama, ada sekolah Budi Mulia Dua, serta sekolah-sekolah swasta yang menampilkan diri bertaraf internasional bahkan memang cabang dari luar negeri.
Tidak bisa dipungkiri, untuk bersaing di era global perlu kapasitas manusia yang memenuhi kebutuhan pasar. Pasar menuntut pendidikan menghasilkan lulusan-lulusan yang siap digunakan. Hanya saja, apabila pendidikan itu sendiri bersistem seperti sistem pasar, maka bisa jadi akan terjadi kesenjangan yang semakin melebar. Sekolah yang bagus hanya diisi oleh orang yang mampu. Untuk itulah diperlukan campur tangan negara untuk mengaturnya.
Sayangnya, Pemerintah Indonesia tidak mampu menghentikan laju globalisasi bahkan dalam bidang pendidikan, karena mau atau tidak mau, Indonesia telah menjalin kontrak dengan negara-negara lain menjadi bagian dari pasar bebas Asia (AFTA), dan termasuk diantaranya 'bisnis pendidikan'.
Tapi, dunia belum kiamat, walau sudah mendekati. Kebijakan pemerintah bisa saja menanggulangi serbuan pasar luar negeri bidang pendidikan, asal tidak latah, dengan tidak mengadopsi sistem pasar sebagai sistem pendidikan.
Kita lihat apakah secara realita pendidikan di Indonesia menganut sistem pasar atau tidak :
Pertama, PELANGGAN ADALAH RAJA. Jika masyarakat dibebaskan untuk memilih di sekolah mana saja asal lulus seleksi, maka sistem digunakan adalah sistem pasar (atau istilahnya seleksi pasar?). Maka, ketidakadilan akan muncul : hanya anak pandailah yang mendapat sekolah yang bagus, kalau bodoh masuk sekolah yang buruk. Apakah tidak terbalik? Bukankah seharusnya anak yang bodoh disekolahkan di sekolah yang bagus? Bisakah terjadi pemerataan pendidikan jika hal ini terjadi?
Di Finlandia sebagai anggota dari pasar dunia, sekolah swasta tidak boleh menarik biaya sepeserpun, karena biaya pendidikan semua ditanggung pemerintah. Sistem pendidikan di negara tersebut menganut sistem kolaboratif, bukan kompetitif seperti di AS atau negara maju lainnya. Tidak ada siswa bodoh atau pintar, karena sistem kolaboratif memunculkan sikap saling membantu meningkatkan kompetensinya tanpa harus bersaing antar satu dengan yang lainnya. Hasilnya, Finlandia menduduki peringkat teratas dalam kemampuan sains menurut TIMSS dan PISA.
Kedua, SIAPA MENANG SIAPA KALAH. Sistem pasar memastikan adanya persaingan, dan melahirkan kesempatan untuk menang atau kalah. Sayangnya, pemerintah kita mengamini hal ini. Sekolah yang tidak diminati ditunggu kematiannya. Tidak peduli apakah pemerataan pendidikan sudah diterapkan atau belum, sekolah-sekolah "dinilai derajatnya" dan "ditentukan nasibnya", melalui ujian-ujian yang bersifat nasional.
Akhirnya, masyarakat juga berfikir pragmatis. Lembaga-lembaga bimbingan belajar laris manis. Dicarilah pula sekolah yang sudah terkenal meluluskan anak-anak bernilai ujian tinggi.
Apakah sekolah-sekolah juga ikut berfikir pragmatis? Tentu, maka diselenggarakanlah tambahan-tambahan pelajaran, diperbanyaklah latihan-latihan yang kalau bisa semirip mungkin dengan bentuk ujian nasional. Sekolah takut tutup gara-gara tak seorangpun mau mendaftarkan anaknya. Apalagi sekarang ada ancaman pemerintah bila siswa kurang dari 20 per rombel, tunjangan guru tidak cair (berlaku 2015).
Penulis mencoba meneliti 'kemauan' dari orangtua/wali anak-anak TK, ternyata cukup mengejutkan. Pada dasarnya, hanya sedikit yang berfikir pragmatis. Bisa jadi, pemikiran mereka masih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan TK yang sangat kolaboratif. Mungkin, orangtua yang pernah memiliki anak tingkat SD-lah yang terus terang memilih aspek nilai ujian yang tinggi sebagai cara memilih sekolah anak-anaknya. Hanya TK dan seleksi masuk SD yang tidak menggunakan sistem pasar, sehingga bisa jadi pemikiran para orangtua/wali ini masih bersih dari pengaruh sistem pasar.
Kebanyakan dari mereka lebih memilih sekolah yang menjadikan anaknya suka belajar, tidak peduli apakah nilai ujiannya tinggi atau tidak. Kalau dipikirkan lagi, anak yang suka belajar pasti nilai ujiannya tinggi. Tapi karena sikap pragmatisme sekolah-sekolah kita (SD, SMP, SMA), logikanya dibalik dan hasilnya buruk : nilai ujiannya tinggi tapi membenci belajar, karena 'belajar itu berat, keras, menjemukan'.
Sesungguhnya, visi pendidikan negara kita sudah bagus : belajar sepanjang hayat (Kalau visi pendidikan Muhammadiyah : manusia pembelajar). Tapi apa hendak dikata, secara praktis pemerintah (pusat dan daerah) bertindak sebaliknya, menghancurkan hobi belajar dengan berbagai target-target kepentingan mereka.
Sesungguhnya pula, pragmatisme di dunia pendidikan sudah dikritisi oleh para pakar seluruh dunia. Apa yang dilakukan sekolah dan bahkan pemerintah daerah untuk melakukan latihan ujian yang memiliki kisi-kisi yang sama, sudah dianggap sebagai tindakan yang tidak etis di dunia pendidikan.
Akhir kata, sebagai orang yang beriman tentu memiliki prinsip teguh untuk tidak melanggar hal-hal yang haram meskipun sedikit. Prinsip ini mungkin pula tepat bagi pelaku pendidikan, kalau sudah tidak etis dan terbukti merusak mental siswa, maka jangan jadikan pijakan kesuksesan karena hal itu hanya tipuan pragmatisme. Walau resikonya, menjadi korban dari sistem pasar dunia.
Bisa jadi, saat ini kita siap tetap dalam sosok idealis. Besok, ketika sudah menjadi korban, mungkin berubah menjadi sosok pragmatis, tergantung masih ada iman atau tidak.
*) Penulis (Muhammad Hanif Priatama)
pekerja pendidikan di sekolah Muhammadiyah di Sleman.
No comments:
Post a Comment